Home / BERITA / Banjir Gugatan, MK Dinilai Belum Profesional

Banjir Gugatan, MK Dinilai Belum Profesional

Dewan Mahkamah Konstitusi (suarapemilih.com)
Dewan Mahkamah Konstitusi (suarapemilih.com)

Suarapemilih.com, JAKARTA-Mahkamah Konstitusi dinilai belum profesional dalam menyelenggarakan Pilkada serentak gelombang pertama, setelah tahu bahwa gugatan pasangan calon (paslon) membanjiri MK, Kamis (31/12/2015). Sampi berita ini diterbitkan belum ada solusi mengenai hal tersebut.

“Asas pemilihan dilkasanakan secara demokratis berdasarkan  asas langsung, umu, bebeas, rahasia, jujur, dan adil masih sebatas slogan, sebab politik unag masih marak terjadi, ujar Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI), Benny Sabdo,” siang tadi.

Ia memaparkan, pintu masuk gugatan pilkada ke MK ialah pasal 158 UU 8 / 2015 tentang Pilkada mensyaratkan hanya sengketa dengan selisih suara 0,5% hingga 2% saja yang dapat berlanjut ke persidangan. “Semakin banyak jumlah penduduknya, semakin kecil pula persentase selisih suara atas dasar hasil rekapitulasi KPU. Jadi peluang ratusan pasangan calon kepala daerah yang untuk mendapatkan keadilan konstitusional itu terkunci dengan adanya Pasal 158 tersebut ,” urai Benny.

Menurutnya dari 149 gugatan pasangan calon ke MK hanya bersifat administratif saja. “Saya memprediksi tidak lebih dari separuh sengketa hasil pilkada yang diajukan ke MK akan diperiksa lebih lanjut oleh hakim,” katanya.

Mestinya KPU memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan integritas pilkada. “Sepertinya KPU masih kedodoran, bahkan dalam hal sosialiasi pilkada pun masih kedodoran,” kritik Benny. Karena itu, KPU harus kreatif dan inovatif memanfaatkan sosialisasi melalui internet dan media sosial.

Ia berharap agar para pasangan calon terjun langsung di masyarakat. “Kampanye tatap muka sebenarnya lebih efektif dan membangun budaya dialogis, tidak monolog seperti iklan di televisi, radio, media cetak dan media online,” katanya.

Ia juga mendorong KPU dan Parpol agar melaksanakan pilkada yang berintegritas supaya rakyat memiliki pemimpin yang berkualitas. “Melalui pilkada telah lahir pemimpin rakyat seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Tri Rismaharini, Dedi Mulyadi, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil,” Benny sekadar memberi contoh. Ia menjelaskan dalam skala yang lebih makro, kasus korupsi di pemerintahan daerah membuktikan kegagalan KPU dan parpol yang tidak dapat memunculkan orang-orang bersih, sekaligus tidak dapat membuat sistem yang dapat melahirkan pemimpin bersih.Mr

About suara pemilih cyber team

Check Also

Deklarasi Revitalisasi ISRI

Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Dibangkitkan Kembali Marhaenis Yogyakarta

YOGYAKARTA, SUARAPEMILIH.COM – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) akan dibangkitkan kembali oleh kalangan sarjana Marhaenis Yogyakarta. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: