Home / BERITA / Berkaca di Pilkada 2015, Banyak Regulasi Diubah

Berkaca di Pilkada 2015, Banyak Regulasi Diubah

Ilustrasi Regulasi Pemerintahan Indonesia (suarapemilih.com)
Ilustrasi Regulasi Pemerintahan Indonesia (suarapemilih.com)

Suarapemilih.com, JAKARTA – Guna mengembalikan kesemarankan pesta demokrasi banyak regulasi yang akan diubah oleh stakeholder pada tahun 2016 setelah berkaca dari proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015, Sabtu (02/01/2016). Sampai berita ini diturunkan belum diketahui jelas kapan proses perubahan itu berlangsung.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah akan mengajukan sejumlah catatan dalam usulan revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, untuk Pilkada 2017 dan berikutnya yang lebih baik.

Pertama yakni soal anggaran kampanye. Tjahjo mengatakan “Anggaran ini tersebut (pada Pilkada 2015) diatur semua oleh KPU sehingga sepi, kemudian kaus juga kurang, spanduk pun begitu. (Perlu diubauh, sehingga) nanti ditingkatkan, minimal berapa,” kata Tjahjo.

Kedua mengenai revisi peraturan penanganan sengketa tahapan penetapan calon kepala daerah. Pada Pilkada serentak 2015 penanganan sengketa ditangani berbagai lembaga, seperti Badan Pengawas Pemilu , Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lembaga peradilan. Menurut Tjahjo hal tersebut menimbulkan masalah penetapan calon. Untuk itu, perlu kejelasan tentang lembaga mana yang berwenang menangani sengketa ini.

Ketiga, masalah batasan dukungan partai politik terhadap calon. Jangan sampai calon tertentu memborong dukungan parpol. Agar pilkada 2017 berjalan sportif. Dukungan parpol bisa merata ke semua pasangan calon.

Masalah keempat, aturan pasangan satu calon atau calon tunggal. Seperti publik ketahui, Pasangan satu calon di beberapa daerah sempat membuat polemik. Sampai kemudian Mahkamah Konstitusi membuat keputusan terkait skema setuju dan tidak setuju dalam pemilihan satu pasangan calon.‎

Tjahjo Kumolo menambahkan nantinya pemerintah akan membuat aturan yang lebih baku mengenai hal tersebut. Pemerintah juga akan mengusulkan anggaran penyelenggaraan pilkada kembali ditanggung APBN, bukan lagi menggunakan APBD.‎ Kf

About suara pemilih cyber team

Check Also

Blusukan Rudi Brengos Di Pasar Sapi Rejosari yang Mangkrak

Salatiga – pedagang pasar rejosari di kagetkan dengan kehadiran pak brengos (agus rudianto) calon walikota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: