Home / BERITA / Halangi Keadilan, Aktivis Gugat Pasal 158 UU Pilkada

Halangi Keadilan, Aktivis Gugat Pasal 158 UU Pilkada

Halangi Keadilan, Aktivis Gugat Pasal 158 UU Pilkada
Ilustrasi Halangi Keadilan, Aktivis Gugat Pasal 158 UU Pilkada (suarapemilih.com)

Suarapemilih.com, JAKARTA – Aktivis pemilu Gerakan Anti Kejahatan (Gerak) Pilkada mengeluarkan petisi untuk menuntut pencabutan pasal 158 dalam UU Pilkada setelah Ratusan daerah menilai Pasal 158 menjadi penghalang penegakan keadilan, Kamis (14/01/2016). Sampai berita ini diturunkan gugatan tersebut telah ditandatangani sejumlah perwakilan masyarakat daerah.

Koordinator Gerakan Anti Kejahatan (Gerak) Pilkada, Isra Ramli mengatakan petisi menuntut pencabutan Pasal 158, guna mendorong tegaknya konstitusi, terwujudnya negara hukum dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, jika pasal 158 masih digunakan sebagai patokan Mahkamah Konstitusi (MK), argumentasi dan bukti apapun menjadi tidak berguna. Hal tersebut harus menjadi kesadaran bersama demi menjaga integritas Pilkada.

Dari hasil kajian Gerak Pilkada, lebih dari 50 persen hasil pilkada serentak banyak dimenangkan oleh mantan petahana. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa kecurangan terstruktur, sistematif dan massif benar terjadi di ratusan daerah.

Isra menegaskan, penerapan pasal 158 menghilangkan kesempatan para pihak yang dirugikan untuk menggugat jika persentase selisih perolehan suara dengan jumlah penduduk tidak memenuhi persyaratan. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadil sengketa pilkada harus didorong agar kembali menjadi Mahkamah Konstitusi yang menjaga integritas keadilan.

Adapun perwakilan daerah-daerah yang hadir menandatangani petisi diantaranya, Papua, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kabupaten Malang, Manggarai, dan daerah-daerah lain. Hal itu pun didukung unsur lain seperti pengacara, mahasiswa, pemantau pilkada dan tokoh masyarakat.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqqie pun telah menyatakan ketentuan dalam pasal tersebut perlu ditelaah kembali karena terlalu kaku. Kf

About suara pemilih cyber team

Check Also

Deklarasi Revitalisasi ISRI

Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Dibangkitkan Kembali Marhaenis Yogyakarta

YOGYAKARTA, SUARAPEMILIH.COM – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) akan dibangkitkan kembali oleh kalangan sarjana Marhaenis Yogyakarta. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: