Home / BERITA / Ini Fakta dan Alasan Ahok Tak Layak Jadi Gubernur DKI

Ini Fakta dan Alasan Ahok Tak Layak Jadi Gubernur DKI

gubernur-DKI-jakarta-basuki-tjahaja-purnama(suarapemilih.com)
gubernur-DKI-jakarta-basuki-tjahaja-purnama(suarapemilih.com)

Suarapemilih.com, JAKARTA-Sikap tegas dan jujur Gubernur DKI Jakarta Basuki TjAhaja Purnama menjadi sorotan dan banyak pertanyaan, setelah data dan fakta yang menunjukan bahwa Ahok suka konflik dengan sesama penyelenggara negara,Senin (11/4/2016). Sampai saat ini ada beberapa fakta yang menunjukan keterkaitannya saat konflik dengan angota dewan serta sesama penyelenggara negara.

Memang sangat bertentangan sikap Ahok yang tegas dan suka konflik. Fakta pertama, könflik dgn para anggota DPRD DKI Jakarta. Ahok sepihak menuduh para anggota DPRD DKI memasukan “anggaran siluman” pada RAPBD 2015. Akibatnya DPRD menggunakan hak angket, ” jelas Muchtar Effendi Harahap, Minggu kemarin.

” Kedua, könflik dgn para anggota DPRD Kota Bekasi. Ahok menuduh, ada anggota DPRD Kota Bekasi rutin menerima uang dari pengelola TPST BANTARGEBANG. Bagi anggota Dewan Bekasi, Ahok memfitnah dan melecehkan sangat serius.

Ketiga, konflik dengan Pejabat tinggi Kemendagri. Ahok menuding Kemendagri sengaja menghambat pengesahan APBD PERUBAHAN DKI 2015 Ahok mengajukan anggaran Rp. 72,9 triliun, Kemendagri memutuskan hanya Rp.69,28 triliun. Ahok berkutat dan keberatan keputusan Kemendagri. Keempat, konflik dgn BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). BPK menemukan indikasi kerugian Rp. 191 miliar pembelian tanah RS Sumber Waras. Ahok menuduh, temuan audit BPK tendensius. Akhirnya, atas permintaan KPK, BPK lakukan audit investigatif dan kini hasilnya tlh dikembalikan ke KPK, ” sambungnya.

Kelima, konflik dgn IPDN ( Institut Pemerintahan Dalam Negeri), Ahok mengaku telah mengusulkan ke Jokowi agar IPDN dibubarkan saja. Dewan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (Dpnilaptil) mendatangi Ahok.

Keenam, konflik dgn DPR-RI. Komisi III DPR akan memanggil Ahok terkait dugaan tindak pidana korupsi Ahok pembelian tanah RS Sumber Waras,pengusuran paksa rakyat Kalijodoh, dan lokasi pelacuran Alexis. Ahok berang,” Komisi III mau panggil saya, saya suruh buktiin harta terbalik mereka dulu. Pakai mobil apa dan bayar pajak berapa? Baru ngomong sama saya,” umbar Ahok. “Saya kan pernah di DPR RI. Yang baru jadi anggota DPR Jangan berlagu ” Ketuju, konflik dgn Kemenkp (Kementerian Kelautan dan Perikanan) soal Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ahok tidak berwenang terbitkan izin reklamsi Yg berwenang adalah pemerintah pusat. Bagi Kemenkp, ada tiga pelanggaran utama yang dilakukan Pemprov DKI terkait prosedur dan kewenangan izin reklamasi Teluk Jakarta. Könflik ini hingga ke meja pengadilan, tutur Muchtar.

” Jadi Kesimpulan yang, Karakter Ahok selaku Gubernur suka konflik sesama penyelenggara negara, sungguh tidak sesuai prinsip good governance (tata kelola yg baik) dlm mengelola pemerintahan DKI. Ahok tidak mampu membangun kemitraan, hubungan kerjasama harmonis dan sinerjik untuk menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan efektif dan demokratis sesuai UU No.23/2014 ttg Pemerintahan Daerah. Karena itu, sikap Ahok suka konflik sesama penyelenggara negara ini, salah satu alasan bahwa Ahok tidak layak utk lanjut menjadi Gubernur DKI Jakarta, ” pungkas Muchtar Effendi Harahap.Adm

About suara pemilih cyber team

Check Also

Blusukan Rudi Brengos Di Pasar Sapi Rejosari yang Mangkrak

Salatiga – pedagang pasar rejosari di kagetkan dengan kehadiran pak brengos (agus rudianto) calon walikota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: