
Suarapemilih.com, JAKARTA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti telah mempersiapkan antisipasi pengamanan jelang Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang setelah diketahui sumber masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam Pilkada serentak, Jumat (13/11). Sampai berita ini diturunkan KPU masih belum menetapkan DPT tetap sebab masih dalam proses.
Anitisipasi tersebut disiapkan untuk menghadapi Sembilan akar masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam penyelenggaraan pilkada, salah satunya yang menjadi soal permasalahan ialah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Masalah DPT selalu menjadi sumber konflik dari waktu ke waktu.
Badrodin menjelaskan, persoalan DPT yang umum dijumpai ialah ketidakakuratan data, sehingga mengakibatkan ada masyarakat yang tidak terakomodasi hak pilihnya. Ia pun menambahkan masalah juga datang dari politisasi yang dilakukan oleh calon petahana terhadap aparatur sipil negara (ASN) atau kalangan birokrat di daerah tersebut.
Badrodin pun menambahkan, ketidaknetralan penyelenggara, kampanye hitam, provokasi politik, perstrukturuan antar pasangan calon, kompleksitas regulasi dan politik uang, menjadi potensi permasalahan yang muncul dalam Pilkada. Khusus politik uang itu termasuk jenis pidana umum.
Ketua KPU Husni Kamil Manik, menanggapi tentang hal tersebut pihaknya mengatakan masyarakat tak perlu khawatir jika belum terdaftar dalam DPT. Sebab, pemutakhiran DPT hingga kini masih dilakukan sampai hari pelaksanaan.Kf