Home / BERITA / MK Diminta Jalankan Pasal 158 Pilkada

MK Diminta Jalankan Pasal 158 Pilkada

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun (suarapemilih.com)
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun (suarapemilih.com)

Suarapemilih.com, JAKARTA-Mahkamah Konstitusi diminta untuk menjalankan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada yang mengatur syarat pengajuan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) ke MK, yakni dengan selisih suara masing-masing calon tidak lebih dari 2 persen, Kamis (7/01/2016). Sampai saat ini tak banyak yang bisa di lanjutkan perkaranya dengan keberadaan Pasal 158 UU Pilkada itu.

Ada sejumlah pilkada yang memiliki selisih suara lebih dari 2 persen. Misalnya Pilkada Provinsi Kalimantan Utara yang berselisih 6 persen antara pasangan calon Gubernur‎ dan calon Wakil Gubernur Jusuf SK-Marthin Billa Irianto Lambrie-Udin Hianggio. “Hanya sedikit yang memenuhi, paling ada 20-30 perkara saja,” ujar Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun, di Gedung MK.

Pasangan Jusuf-Marthin memperoleh 127.184 suara atau 45,86 persen. Sementara pasangan Irianto-Udin mendapatkan 143.592 suara atau 53,67 persen. Dengan begitu, pasangan Irianto-Udin unggul dengan selisih suara 6 persen.

“Perkara-perkara yang punya selisih suara lebih dari 2 persen harus tidak bisa dilanjutkan oleh MK. Sebab pengajuan perkara PHPKada yang selisih suaranya di atas 2 persen itu bertentangan dengan Pasal 158 UU Pilkada,” imbuhnya.

“Jadi kalau mau bicara hukum positif, MK tidak punya pilihan lain, menerima atau menolak perkara. Kalau melihat ini, maka perkara-perkara yang selisih suara melebihi 2 persen atau bertentangan (dengan UU Pilkada) mesti ditolak,” ucap Margartio.

Bagi sebagian orang, kata Margarito, aturan itu memang menyakitkan. Namun tidak ada pilihan lain lagi bagi MK selain melaksanakan ketentuan Pasal 158 itu.

Satu hal yang digarisbawahi Margarito, yakni tidak ada pihak yang menguji uji materi pasal itu jauh sebelum pilkada serentak berlangsung. Karenanya, yang terbaik saat ini adalah menerima apapun putusan MK pada 18 Januari nanti dengan besar hati berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada itu.Mr

About suara pemilih cyber team

Check Also

Deklarasi Revitalisasi ISRI

Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Dibangkitkan Kembali Marhaenis Yogyakarta

YOGYAKARTA, SUARAPEMILIH.COM – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) akan dibangkitkan kembali oleh kalangan sarjana Marhaenis Yogyakarta. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: