Home / BERITA / MK Jangan Jadi Mahkamah Kalkulator

MK Jangan Jadi Mahkamah Kalkulator

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) (suarapemilih.com)

Suarapemilih.com, JAKARTA – MK bisa menjadi Mahkamah Kalkulator setelah dibatasi dalam memproses menangani perkara yang yang teratur dalam 158 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, Sabtu (26/12/2015). Sampai berita ini diturunkan MK belum menyelesaikan sengketa pilkada.

Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani menekankan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawal sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berkeadilan.

Ia Mengatakan Sistem peradilan Pilkada tidak mampu menciptakan keadilan elektoral, tidak hanya persoalan kalah dan menang saja, tetapi bagaimana proses mejuju kemenangan dan kekalahan itu dilalui secara adil, tetapi karena ada Pasal 158 kami menyebutkan mekanisme ini gagal melimpahkan keadilan electoral.

Ia pun memperingatkan MK untuk tidak menjadi mahkamah kalkulator saja, dimana hanya mengadili hasil Pilkada dan mengabaikan proses demokrasi sebelum pemilihan dilakukan. Terlebih, Pasal 158 ini akan mengekang para calon kepala daerah untuk mendaftarkan sengketa atas kecurangan uang dialaminya.

Untuk memperbaiki proses demokrasi yang dianggap cacat karena adanya pasal ini, Ismail menyarankan kepada Presiden untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Peppu) yang menganulir pasal tersebut. Kf

About suara pemilih cyber team

Check Also

Deklarasi Revitalisasi ISRI

Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Dibangkitkan Kembali Marhaenis Yogyakarta

YOGYAKARTA, SUARAPEMILIH.COM – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) akan dibangkitkan kembali oleh kalangan sarjana Marhaenis Yogyakarta. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: