Home / BERITA / Pasal 158 Jadi Penghalang Penegak Keadilan

Pasal 158 Jadi Penghalang Penegak Keadilan

DPR mengesahkan revisi UU Pemilihan Kepala Daerah dan UU Pemerintah Daerah.(suarapemilih.com)
DPR mengesahkan revisi UU Pemilihan Kepala Daerah dan UU Pemerintah Daerah.(suarapemilih.com)

Suarapemilih.com, JAKARTA– Isla Ramli, Aktivis Gerakan Anti-kejahatan Pilkada (Gerak Pilkada) menilai pasal 158 UU No 8 tahun 2015 tentang pilkada telah menjadi tembok penghalang penegakan keadilan, setelah pasal tersebut mengenai batasan minimal selisih suara pasnagan calon kepala daerah untuk bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu (9/01/2016). Sampai saat ini tercatat ada 147 gugatan yang diajukan ke MK.

“Mempermasalahkan selisih suara apabila hal tersebut terjadi karena kecurangan bahkan kejahatan pilkada baik yang dilaukuakn peserta, penyelenggara, pengawas maupun pihak yang lain , ini menjadi tidak penting lagi untuk dibicarakan,” ujar Isla.

Ia menjelaskan, meski pilkada 9 desember 2015 lalu telah berlangsung  lancar, namun menyisakan sejumlah problematika. Seperti kecurangan bahkan kejahatan pilkada, yakni ketidaknetralan aparat sipil negara, penyelenggara dan pengawas, politik uang yang kuat, pengguanaan dana APBD seperti dana bansos, serta rendahya partisipasi pemilih.

Hal ini menyebabkan integritas pilada menjadi sangat lemah, namun upaya menegakkan integritas pilkada mengalami kebuntuan adanyan pasal 158 UU Pilkada tersebut. Dan demi menjaga integritas pilkada, Gerak Pilkada menuntut tiga hal.

“Pertama, mendesak presiden segera mengeluarakan peraturan pengganti UU untuk mencabut pasal 158, Kedua, Ia meminta Mahkamah Konstitusi menunggu terlebih dahulu perpres tersebut sebelum meneruskan proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada. Tuntutan ketiga, meminta DPR segera melakukan revisi UU Pilkada,” jelasnya.

“Ini merupakan persoalan nasional yang sangat serius agar disikapi dengan pantas dan oleh para pihak terkait, terutama lembaga kepresidenan, DPR RI, dan MK sebagai penjaga konsititusionalisme,” pungkasnya.Mr

About suara pemilih cyber team

Check Also

Deklarasi Revitalisasi ISRI

Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Dibangkitkan Kembali Marhaenis Yogyakarta

YOGYAKARTA, SUARAPEMILIH.COM – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) akan dibangkitkan kembali oleh kalangan sarjana Marhaenis Yogyakarta. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: