Home / BERITA / Penting! Tahapan dan Aturan Pilkada 2017

Penting! Tahapan dan Aturan Pilkada 2017

Ilustrasi pilkada serentak 2017(suarapemilih.com)
Ilustrasi pilkada serentak 2017(suarapemilih.com)

Suarapemilih.com, JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan pilkada serentak tahun 2017,Minggu (24/4/2016).

Dengan adanya peraturan KPU, maka tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 7 provinsi, dan pemilihan bupati/walikota serta wakilnya di 94 daerah resmi dimulai.

Peraturan KPU ditandatangani oleh Husni Kamil Manik tanggal 7 April 2016. Isinya mengatur13 tahapan dari mulai persiapan sampai evaluasi dan pelaporan pilkada serentak 2017.

Sebagai bentuk pendidikan politik, saya sudah melakukan bedah PKPU Nomor 3 Tahun 2016 yang secara garis besar ada 5 tahapan penting dalam pilkada serentak tahun 2017 yang wajib Anda ketahui antara lain:
Tahap Pertama Persiapan

tahap pertama persiapan pilkada serentak 2017

Tahapan persiapan dimulai 22 Mei 2016 dan berakhir 14 Januari 2017. Mulai dari perencanaan anggaran hibah, pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Termasuk juga pembentukan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) dan pendaftaran pemantau pemilu.

 
Tahap Kedua Pemutakhiran Data Pemilih (Muntarlih)

tahap kedua muntarlih pilkada serentak 2017

Tahapan muntarlih akan dimulai pada 18 Agustus -6 Desember 2016.

Tahapan muntarlih dimulai dari penyusunan daftar pemilih, pencocokan dan penelitian (coklit) sampai menjadi Daftar Pemilih Sementrara (DPS).

Setelah terbentuk DPS, kemudian diproses lagi oleh PPK dan PPS untuk melakukan coklit kembali untuk selanjutnya diplenokan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Penetapan DPT Pilkada tahun 2017 serentak dilakukan antara tanggal 30 November sampai 6 Desember 2016.
Tahap Ketiga Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan

tahap ketiga calon perseorangan dalam pilkada serentak 2017

Diawali dengan pengumuman penyerahan dukungan bagi calon perseorangan oleh KPU baik provinsi maupun kabupaten serta kota pada 20 Juli sampai 2 Agustus 2016.

Setelah itu, akan dilakukan penelitian apakah ada dukungan ganda atau tidak yang diperiksa oleh PPK dan PPS.

Penyerahan berkas, baik jalur perseorangan untuk pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati dan walikota dilaksanakan pada 6 – 10 Agustus 2016.

Secara garis besar, proses penyerahan dukungan calon perseorangan atau disebut juga calon independen akan berakhir pada 16 September 2016.

Tahap Keempat Pendaftaran Pasangan Calon

tahap keempet pendaftaran pilkada serentak 2017

tahap pendaftaran calon pilkada serentak 2017

Tahap pendaftaran paslon Gubernur, Bupati dan Walikota diawali dengan pengumuman oleh KPU selama satu minggu dari 11 sampai 18 September 2016.

Sementara, untuk pendaftaran pasangan calon dalam pilkada serentak 2017 dilaksanakan pada 19 – 21 September 2016.

Setelah dilakukan proses penelitian, baik itu persyaratan calon maupun syarat calon, KPU akan menetapkan paslon resmi pada 22 Oktober 2016.

Untuk paslon gubernur, bupati dan walikota dari jalur perseorangan masih harus menjalani pemeriksaan berkas berupa penelitian faktual yang akan dilakukan oleh PPK dan PPS.

Untuk paslon Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan oleh KPU Provinsi. Sementara paslon bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota ditetapkan oleh KPU kabupaten / kota.

Setelah resmi ditetapkan, KPU akan melakukan pengundian nomor urut pada 23 Oktober 2016.

Tahap Kelima Kampanye dan Pencoblosan

Tahap kelima kampanye dan pemilihan pilkada serentak 2017

tahap kampanye pilkada serentak 2017

Sebelum dilaksanakan hari pencoblosan dan penghitungan suara pilkada 2017 pada hari Rabu, 15 Februari, seluruh paslon akan mengikuti jadwal kampanye.

Kampanye dilaksanakan pada 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017.

Bentuk kampanye pilkada tahun 2017 ada dua, terdiri dari debat terbuka dan pemasangan iklan di media massa.

Sebelum pencoblosan dimulai, baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota akan melakukan pendistribusian kelengkapan pemungutan suara di TPS pada 25 November 2016 sampai 14 Januari 2017.Adm

About suara pemilih cyber team

Check Also

Blusukan Rudi Brengos Di Pasar Sapi Rejosari yang Mangkrak

Salatiga – pedagang pasar rejosari di kagetkan dengan kehadiran pak brengos (agus rudianto) calon walikota …

2 comments

  1. PESERTA PEMILU PILKADA PROPINSI REPUBLIK INDONESIA DIWAJIBKAN BERDASARKAN BUKTI PENYETORAN KEKANTOR PENGADILAN NEGERI DISEMUA DAERAH PAJAK PENUTUPAN DIRJEN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI JIKA TIDAK MAKA CALON PESERTA ADALAH TINDAK PIDANA KRIMINAL DAN TIDAK DIIJINKAN NEGARA RI.PESERTA WAJIB MEMILIKI PENGUJIAN DIKDASMEN KEPRES RI NO. 10 TAHUN 1979. UNDANG UNDANG NEGARA DUKCAPIL PASAL 22 KUHP TAHUN PUTUSAN 1945 1977 2008 2016 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.EKSEKUSI MATI – HUKUMAN MATI BERLAKU UNTUK PESERTA YANG TIDAK MEMILIKI PERSYARATAN WAJIB MUTLAK KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. DEMIKIAN DARI RD MEGARIN ZULFIKAR MARKOS NIK 3175012406760010 NPWP 757961560001000. HP 081284824209. POSKUMDU 021 8196007. NEGARA BEBAS PEJABAT KORUPTOR/PENIPU/MALING/RAMPOK ANGGARAN KANWIL DEPKEUANGAN RI DAN LAN BKN.BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.PESERTA PEMILU WAJIB LAPOR KE PTUN KEJAKSAAN AGUNG RI DAN KEPOLISIAN KRIMINAL KHUSUS PADA SETIAP RESORT KEPOLISIAN. MENYERTAKAN KIR BEBAS NARKOTIKA.MEMILIKI SCHEDEL RUMAH SAKIT TENTANG IQ. ATAU KECERDASAN DAN KETAHANAN NORMALITAS MANUSIA SESUAI PERATURAN INTERNATIONAL PADA UNDANG UNDANG KESEHATAN DUNIA US AID. PERTURAN HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERLAKU MUTLAK UNTUK SEMUA PESERTA PEMILU PILKADA DAN PEMILU PILPRES WAPRES RI.RAS SUKU ETNIS DAN GOLONGAN DI TETAPKAN PRIBUMI INDONESIA UNDANG UNDANG NEGARA RI TAHUN 1952.PENANGKAPAN OLEH DINAS RUTAN PENJARA DAN TEAM PENYIDIK HUKUM NEGARA RI.KPK RI BPK RI.

  2. PESERTA PEMILU PILKADA PROPINSI REPUBLIK INDONESIA DIWAJIBKAN BERDASARKAN BUKTI PENYETORAN KEKANTOR PENGADILAN NEGERI DISEMUA DAERAH PAJAK PENUTUPAN DIRJEN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI JIKA TIDAK MAKA CALON PESERTA ADALAH TINDAK PIDANA KRIMINAL DAN TIDAK DIIJINKAN NEGARA RI.PESERTA WAJIB MEMILIKI PENGUJIAN DIKDASMEN KEPRES RI NO. 10 TAHUN 1979. UNDANG UNDANG NEGARA DUKCAPIL PASAL 22 KUHP TAHUN PUTUSAN 1945 1977 2008 2016 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.EKSEKUSI MATI – HUKUMAN MATI BERLAKU UNTUK PESERTA YANG TIDAK MEMILIKI PERSYARATAN WAJIB MUTLAK KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. DEMIKIAN DARI RD MEGARIN ZULFIKAR MARKOS NIK 3175012406760010 NPWP 757961560001000. HP 081284824209. POSKUMDU 021 8196007. NEGARA BEBAS PEJABAT KORUPTOR/PENIPU/MALING/RAMPOK ANGGARAN KANWIL DEPKEUANGAN RI DAN LAN BKN.BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.PESERTA PEMILU WAJIB LAPOR KE PTUN KEJAKSAAN AGUNG RI DAN KEPOLISIAN KRIMINAL KHUSUS PADA SETIAP RESORT KEPOLISIAN. MENYERTAKAN KIR BEBAS NARKOTIKA.MEMILIKI SCHEDEL RUMAH SAKIT TENTANG IQ. ATAU KECERDASAN DAN KETAHANAN NORMALITAS MANUSIA SESUAI PERATURAN INTERNATIONAL PADA UNDANG UNDANG KESEHATAN DUNIA US AID. PERTURAN HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERLAKU MUTLAK UNTUK SEMUA PESERTA PEMILU PILKADA DAN PEMILU PILPRES WAPRES RI.RAS SUKU ETNIS DAN GOLONGAN DI TETAPKAN PRIBUMI INDONESIA UNDANG UNDANG NEGARA RI TAHUN 1952.PENANGKAPAN DINAS RUTAN PENJARA UNTUK PELANGGARAN KEPUTUSAN HUKUM NEGAR RI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: