Home / BERITA / Penting, Utamakan Pendidikan Pemilih

Penting, Utamakan Pendidikan Pemilih

Ilustrasi Pendidikan Pemilih (suarapemilih.com)
Ilustrasi Pendidikan Pemilih (suarapemilih.com)

Suarapemilih.com, JAKARTA-Ketua Deputi Koordinator Nasional JPPR Susanto menegaskan, evaluasi pilkada serentak melalui rencana revisi sejumlah pasal dalam UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada terus bergulir, terutama pada poin penting yang perlu didorong untuk diubah adalah pembiayaan kampanye oleh negara dan anggaran kampanye lebih baik dialihkan KPUD untuk membiayai peningkatan pendidikan pemilih, Kamis (21/01/2016). Sampai berita ini diterbitkan pihak sudah melakukan evaluasi.

“Salah satu poin penting yang perlu didorong untuk diubah adalah pembiayaan kampanye oleh negara. Poin itu tak berhasil menciptakan keberimbangan di antara pasangan calon (paslon) peserta pilkada, empat item kampanye yang dibiayai itu sebaiknya dilepas karena tidak berpengaruh untuk keseimbangan memperkenalkan orang menyebarkan visi misi. Sebab (kampanye) tatap muka yang banyak dilakukan paslon juga mereka biayai sendiri” ujarnya di Jakarta.

Menurutnya, agar memiliki pemahaman lebih baik dalam memilih pasangan calon berkualitas dengan rekam jejak baik. Bercermin pada Pilkada Serentak 2015, masyarakat masih kurang menerima penjelasan soal paslon di luar kepentingan para paslon mengikuti pemilihan.

Seperti menyeruaknya polemik Jimmy Rimba Rogi sebagai calon Wali Kota Manado. Masyarakat dianggap tak akan mengetahui status bebas bersyarat Jimmy, jika tidak diinformasikan kelompok masyarakat sipil kendati sejumlah aturan soal kegiatan dan pelaporan dana kampanye yang sudah ada saat ini, perlu dipertahankan. “Yang perlu diatur ada batas kapan dia (paslon) melakukan kampanye, apa saja yang dilakukan, dan batas pengeluarannya seperti apa,” imbuh Susanto.

Terpisah, komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, penyelenggara pemilu itu telah memiliki sejumlah catatan mengenai poin-poin yang harus direvisi dalam UU Pilkada. Namun, hal tersebut belum disampaikan secara resmi. “Mendagri dan Komisi II DPR kan baru ketemu membahas khusus temanya revisi UU,” katanya.

“Aturan pembiayaan kampanye oleh negara melalui KPU berikut pembatasannya banyak memunculkan kontroversi. Cara itu berkontribusi pada kurang semaraknya pilkada yang berujung rendahnya partisipasi pemilih. Namun, prinsip ditanggungnya sejumlah aspek kampanye oleh negara untuk menciptakan kesetaraan di antara paslon,” tegas Arif.

Menurutnya, menjamin pada saat pemilihan berlangsung equality (kesetaraan), mau berasal dari calon yang kaya raya dan tidak, punya kesempatan sama, termasuk tujuan jangka panjang yaitu pemilu berbiaya murah bagi pihak penyelenggara dan peserta. “Kalau terpilih, paslon juga tidak bingung mengembalikan uang yang sudah dikeluarkannya,” pungkasnya.Mr

About suara pemilih cyber team

Check Also

Deklarasi Revitalisasi ISRI

Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Dibangkitkan Kembali Marhaenis Yogyakarta

YOGYAKARTA, SUARAPEMILIH.COM – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) akan dibangkitkan kembali oleh kalangan sarjana Marhaenis Yogyakarta. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: