Home / BERITA / Perjalanan Panjang KPU di Pilkada

Perjalanan Panjang KPU di Pilkada

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dan para anggota komisioner (suarapemilih.com)
Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dan para anggota komisioner (suarapemilih.com)

Suarapemilih.com, JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan tugas besarnya menyelenggarakan pilkada serentak indonesia, setelah perjalanan panjang awal mulai pendaftaran hingga penetapan Bupati/Wakil Bupati dan atau Wali Kota/ Wakil Wali Kota, Sabtu (2/01/2016). Sampai saat ini KPU telah berhasil menyelenggarakan Pilkada serentak.
Berawal dari awal tahun ada sebuah penetapan Peraturan Pengganti  Perundang-Undangan yang dikenal dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Kemudian, menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota), kemudian merevisi UU tersebut, dan terbitlah UU Nomor 8 Tahun 2015. Nah, itulah yang menjadi landasan penyelenggaraan pilkada tahun 2015.

KPU telah menata sedemikian rupa jadwal tahapan program dan kegiatannya. Dari gelombang pertama pelaksanaan Pilkada serentak yang direncanakan KPU, ada 269 daerah. Namun, yang terealisasi hanya 264 daerah.

Lima perkara tersebut diputus tanggal 8 Desember dan menyebabkan KPU tidak dapat atau tidak jadi menyelenggarakan pemungutan suaranya pada 9 Desember 2015 pada lima daerah itu hingga saat ini. Namun, sembari menunggu kepastian hukum, kelima daerah itu direncanakan melaksanakan pilkada di tahun 2016.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dari 264 pada 9 Desember itu telah berjalan dengan lancar dan damai dari sisi pemungutan suara. Namun, pasca pemungutan dan penghitungan suara terjadi riak riak politik secara lokalistik di beberapa daerah, dan hal tersebut sudah ditangani oleh pihak keamanan, karena sudah menyangkut ancaman keamanan.

Dari pembacaan KPU sampai saat ini, ada perkara yang masuk di luar jadwal yang sudah ditentukan 3×24 jam pasca rekapitulasi ditetapkan. Dan, ada juga yang selisi suaranya jauh melampaui batas terbesar 2%. Namun, apapun dan sekecil apa pun tuduhan yang diarahkan pada pihaknya, KPU akan siap menjawabnya secara terang benderang dengan dilengkapi bukti yang ada di persidangan MK.

Ke depan, KPU berharap kualitas pemilu semakin meningkat. Kegiatan pemilu ke pemilu sebelumnya, seperti Pileg, Pilpres, KPU mencoba melakukan perbaikan-perbaikan tentang peningkatan kualitas.

Dari Pilpres ke Pilkada, KPU melakukan penyempurnaan penyempurnaan-penyempurnaan. Praktik-praktik yang mencapai hasil baik dari pemilu sebelumnya, pihaknya melaksanakan juga dalam pemilu berikutnya.

Selain itu, KPU juga akan mengevaluasi secara menyeluruh apa saja yang lalu telah tercapai dan sebagian yang belum tercapai.

Dan kemudian, di pilkada 2015 KPU melengkapi dengan adanya rekapitulasi penghitungan suara disana, untuk memudahkan masyarakat dalam memantau proses penyelenggaraan rekapitulasi pasca pemungutan dan penghitungan suara.

KPU berkomitmen, akan lebih meningkatkan lagi kualitas pemilu daerah pada tahun 2017 dan 2018 (gelombang II dan III). Bahkan, KPU menganggap ini akan menjadi cikal bakal persiapan pihaknya untuk menyelenggarakan pemilu nasional ditahun 2019.

Terakhir, terkait penyelesaian sengketa. KPU berharap, proses penyelesaian sengketa bisa dilakukan secara sederhana, dan dapat diterima oleh para pihak.Mr

About suara pemilih cyber team

Check Also

Deklarasi Revitalisasi ISRI

Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Dibangkitkan Kembali Marhaenis Yogyakarta

YOGYAKARTA, SUARAPEMILIH.COM – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) akan dibangkitkan kembali oleh kalangan sarjana Marhaenis Yogyakarta. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: