Home / BERITA / Pilkada Sleman dijegal DPRD

Pilkada Sleman dijegal DPRD

Nasrullah, Komisioner Bawaslu/suarapemilih.com
Nasrullah, Komisioner Bawaslu/suarapemilih.com

Suarapemilih.com, SLEMAN – Badan Pengawas Pemilu mengingatkan adanya kompetisi tak sehat terjadi di Pilkada Sleman. Menurut Komisioner Bawaslu Nasrullah, dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun ini di Sleman terdapat kandidat kepala daerah yang pencalonannya seolah dijegal oleh DPRD setempat.

“Salah satu calon wakil bupati Sleman, yang berasal dari anggota DPRD yang telah mundur, mendapat perlakuan kurang bijak karena proses pengunduran dirinya tersandera oleh persoalan administratif di DPRD,” ujar Nasrullah melalui pesan singkat, Sabtu (26/9/2015) lalu.

Meski ia tidak menyebutkn siapa calon yang dimaksud, berdasarkan data yang dihimpun pada Pilkada Sleman calon yang merupakan anggota DPRD adalah Sri Muslimatun. Ia maju mendampingi Sri Purnomo, mantan Bupati Sleman.

Nasrullah mengatakan, kandidat tersebut telah mengajukan pengunduran diri dari anggota legislatif. Namun, ada kemungkinan surat keputusan atas pengunduran diri itu belum keluar hingga 60 hari sejak permohonan diajukan. DPRD Sleman ditengarai sengaja menghalangi hak kandidat tersebut untuk dipilih rakyat. Hal ini dapat mengancam status calon tersebut karena dapat dianggap tidak memenuhi kualifikasi calon. Meski demikian, calon tersebut dapat mengajukan sengketa ke pengawas pemilu.

“Bawaslu sangat prihatin, wajah demokrasi yang dibangun melalui pemilu mempertontonkan cara kompetisi yang kurang sehat, kurang elok, dan penuh rasa saling intrik. Bahkan, mencoba menyandera baik kandidat maupun tahapan proses pemilu,” kata Nasrullah.

Ia menyebutkan, proses pengunduran diri calon anggota DPR atau DPRD merupakan domain adminisratif yang mestinya dikerjakan lingkungan sekretaris dewan yang ditujukan kepada gubernur untuk proses selanjutnya. Dengan demikian, proses pengunduran diri menjadi domain tanggung jawab pemerintah, bukan legislatif. Pimpinan atau anggota dewan, tidak berhak mencampuri urusan administratif tersebut. Apabila terdapat intervensi dari anggota DPR atau ketua partai, maka anggota DPRD dapat diproses dalam pelanggaran etik maupun pidana.

“Oleh sebab itu, para pejabat administratif jangan mudah di intervensi apalagi menyangkut kepentingan politik. Kasus yang terjadi di Kabupaten Sleman dapat saja terjadi di daerah lain,” tandas Nasrullah.

About suara pemilih cyber team

Check Also

Deklarasi Revitalisasi ISRI

Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Dibangkitkan Kembali Marhaenis Yogyakarta

YOGYAKARTA, SUARAPEMILIH.COM – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) akan dibangkitkan kembali oleh kalangan sarjana Marhaenis Yogyakarta. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: