Home / BERITA / Putusan KPU Batalkan Pencalonan Sudah Sesuai Perpu

Putusan KPU Batalkan Pencalonan Sudah Sesuai Perpu

Derektur Eksekutiv Peluden Titi Anggraeni (suarapemilih.com)
Derektur Eksekutiv Peluden Titi Anggraeni (suarapemilih.com)

Suarapemilih.com, JAKARTA-Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjelaskan bahwa Keputusan KPU yang membatalkan pencalonan salah satu pasangan calon kepala daerah dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sebab satu persatu proses sengketa pencalonan kepala daerah di lima daerah yang mengalami penundaan pilkada bisa diselesaikan, Selasa (29/12/2015). Sampai saat ini dua dari lima daerah tersebut, prosesnya sudah berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Lima daerah itu diantaranya Kabupaten Pematang Siantar, Simalungun, Kota Manado, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Fakfak. Dan dua daerah yang sudah berlanjut ke tingkat MA adalah Provinsi Kalimantn Tengah dan Kabupaten Fakfak.

Khusus untuk Kalimantan tengah, pembatalan pencalonan kepala daerah oleh satu pasangan calon karena diketahui bahwa pasangan calon tersebut memalsukan dukungan partai politik untuk pemenuhan syarat dukungan pencalonan.

“Artinya, dengan adanya Putusan MA ini, maka sudah semakin tampak kepastian akan proses pencalonan kepala daerah di lima Provinsi dan Kabupaten yang ditunda pelaksanaan kepala daerahnya, dan bagi KPU ini tentu semakin menguatkan langkah hukum yang telah diambil dengan membatalkan pencalonan kepala daerah yang dinilai tidak memenuhi syarat,” ujar Titi kepada tim SP.

Putusan Kasasi MA yang memenangkan KPU telah memberikan preseden, bahwa KPU bisa melakukan upaya hukum atas sengketa pemilihan yang awalnya telah diputus pengawas pemilu. “Artinya, jika memang KPU menganggap adanya keputusan Pengawas Pemilu yang tidak pas terhadap sengketa pemilihan, sengketa pencalonan, maka KPU bisa melakukan upaya hukum,” jelasnya Senin (28/12/2015) siang.

Hal ini tentu saja memberikan jawaban terhadap tafsir dalam Fatwa MA beberapa waktu yang lalu yang mengatakan bahwa KPU tidak boleh melakukan upaya hukum terhadap Keputusan Pengawas Pemilu dalam proses sengketa pencalonan.Mr

About suara pemilih cyber team

Check Also

Blusukan Rudi Brengos Di Pasar Sapi Rejosari yang Mangkrak

Salatiga – pedagang pasar rejosari di kagetkan dengan kehadiran pak brengos (agus rudianto) calon walikota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: