Home / BERITA / Teman Ahok Langsung Gugat Revisi UU Pilkada ke MK

Teman Ahok Langsung Gugat Revisi UU Pilkada ke MK

Teman Ahok Langsung Gugat Revisi UU Pilkada ke MK
Foto Teman Ahok Langsung Gugat Revisi UU Pilkada ke MK (suarapemilih.com)

Suarapemilih.com, JAKARTA – Relawan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering disebut sebagai Teman Ahok mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi bersama dengan Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI) dan Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) setelah mereka akan menggugat Revisi UU Pilkada telah disahkan DPR, Jumat (17/06/2016)

Salah satu pendiri Teman Ahok Amalia Ayuningtyas mengatakan gugatan yang mereka ajukan adalah mengenai aturan yang terdapat pada Pasal 41 dan 48. Karena ia ingin memastikan syarat independen punya kepastian hukum.

Pasal 41 dalam UU Pilkada berisikan syarat dukungan minimal yang harus dikantongi calon independen. Pada UU Pilkada kali ini, patokan syarat dukungan minimal diambil dari persentase terhadap daftar pemilih tetap pemilu sebelumnya, bukan jumlah penduduk secara nyata. Sehingga, jumlah dukungan minimal pun akan lebih rendah.

Adapun ketentuan persentasenya yakni untuk wilayah dengan jumlah penduduk sampai 2 juta, maka syarat dukungan minimal 10 persen dari DPT pemilu sebelumnya. Sementara untuk wilayah dengan jumlah penduduk 2-6 juta, maka syarat dukungannya menjadi 8,5 persen dari DPT sebelumnya.

Untuk wilayah dengan jumlah penduduk 6-12 juta, syarat dukungannya 7,5 persen dari DPT sebelumnya. Wilayah dengan jumlah penduduk di atas 12 juta, syarat dukungannya 6,5 persen dari DPT sebelumnya.

Sementara Pasal 48 UU Pilkada berisikan pengaturan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan. Kelompok pendukung Ahok mempersoalkan pasal ini karena memuat tenggat waktu tiga hari bagi pendukung calon perseorangan yang tidak dapat ditemui petugas verifikasi faktual KPU.

Ada dua jenis verifikasi yang diatur dalam Pasal 48 UU Pilkada. Pertama adalah verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tingkat provinsi/kabupaten/kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Kedua, adalah verifikasi faktual dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP-nya. Jika pendukung calon tak bisa ditemui, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di Kantor PPS.

Namun, jika pasangan calon tak bisa menghadirkan pendukung mereka ke Kantor PPS dalam 3 hari, maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Adm

About suara pemilih cyber team

Check Also

Blusukan Rudi Brengos Di Pasar Sapi Rejosari yang Mangkrak

Salatiga – pedagang pasar rejosari di kagetkan dengan kehadiran pak brengos (agus rudianto) calon walikota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: