Home / BERITA / UU Jadi Persoalan, Kemendagri Berencana Merevisi

UU Jadi Persoalan, Kemendagri Berencana Merevisi

UU Jadi Persoalan, Kemendagri Berencana Merevisi
Foto Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (suarapemilih.com)

Suarapemilih.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana merevisi Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada setelah ada beberapa hal yang menjadi persoalan, Jumat (19/02/2016). Sampai berita ini diturunkan Revisi Undang-undang tersebut belum terlaksana.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, ada sejumlah poin yang menjadi fokus Kementerian Dalam Negeri terhadap UU tersebut Misal, Misalnya terkait persyaratan ambang batas partai politik (parpol) dapat mengusung pasangan kepala daerah.

“Agar calon kepala daerah tidak borong semua parpol, jadi tak ada lawan. Misalnya begitu,” kata Tjahjo.

Dia menambahkan, pembahasan revisi UU Pilkada dengan DPR direncanakan pada awal Maret 2016. Poin lainnya adalah terkait anggaran Pilkada. Menurut dia, hal ini perlu diatur, apakah perlu menggunakan APBN, APBD atau bisa dibagi dua (50:50) dengan anggaran itu.

Terkait sengketa pencalonan seharusnya ada pihak tertentu yang lebih berhak memutuskan. “Sekarang Bawaslu punya hak, KPU punya hak, MA punya hak. Ini harus diputuskan salah satu,” ujarnya.

Tjahjo juga mengungkapkan banyak hal yang harus disiapkan agar sistem presidensial lebih efektif dan efisien. Membangun tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah, serta memperkuat proses administrasi dan otonomi daerah. Kf

About suara pemilih cyber team

Check Also

Deklarasi Revitalisasi ISRI

Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Dibangkitkan Kembali Marhaenis Yogyakarta

YOGYAKARTA, SUARAPEMILIH.COM – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) akan dibangkitkan kembali oleh kalangan sarjana Marhaenis Yogyakarta. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: