Home / BERITA / UU Pilkada Cacat Hukum, Para Tokoh Adakan Diskusi

UU Pilkada Cacat Hukum, Para Tokoh Adakan Diskusi

Ilustrasi Undang-undang Pilkada (suarapemilih.com)
Ilustrasi Undang-undang Pilkada (suarapemilih.com)

Suarapemilih.com, JAKARTA – Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis mengadakan acara diskusi guna mengkritisi UU tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota setelah UU tersebut dinilai cacat hukum, Minggu (27/12/2015). Sampai berita ini diturunkan belum ada kejelasan tentang hasil diskusi tersebut.

Acara tersebut dihadiri oleh Jerry Sumampouw yang merupakan Koordinator Komite Pemilih Indonesia, pengamat politik Salamuddin Daeng sebagai pembicara, politikus Marwah Daud Ibrahim, dan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi. Diskusi dipandu oleh Ratna Sarumpaet seorang aktivis juga tokoh teater.

Menurut para tokoh yang hadir, Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, terutama pasal 158, memiliki implikasi serius terhadap hasil-hasil Pilkada serentak karena akhirnya banyak pasangan calon tidak bisa mengajukan gugatan karena adanya peraturan dalam pasal itu.

Marwah Daud Ibrahim mengatakan bahwa undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang cacat karena lahir dalam kondisi yang penuh keterbatasan. Inti dari diskusi tersebut menentang ketentuan dalam pasal 158 baik yang ada di dalam ayat 1 dan 2, yang mengisyaratkan bahwa dalam mangajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara harus memenuhi unsur selisih 2 persen suara dari total perolehan suara. Kf

About suara pemilih cyber team

Check Also

Blusukan Rudi Brengos Di Pasar Sapi Rejosari yang Mangkrak

Salatiga – pedagang pasar rejosari di kagetkan dengan kehadiran pak brengos (agus rudianto) calon walikota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: